Pemerintah tidak melakukan operasi ofensif dan pertempuran besar di Papua. Penempatan pasukan TNI dan Polri di provinsi itu memang dibutuhkan karena ada gerakan bersenjata dari kelompok separatis.
Demikian kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi laporan sejumlah lembaga pemerhati hak asasi manusia asing yang kerap menuduh TNI dan Polri melanggar HAM di Papua. Menepis tuduhan itu, Presiden justru menyindir operasi militer Barat di Irak, Afghanistan dan Libya.
“Kita tak lakukan operasi ofensif, pertempuran besar, bandingkan kehadiran pasukan koalisi di Irak, Afganisatan, Libia dari segi kekuatan, aksi militer. Jika mereka melakukan kekuatan militer di negeri orang, TNI melakukan di negerinya sendiri," kata SBY di gelar di Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2012).
Kepala Negara menambahkan, dunia harus tahu bahwa ada kekuatan separatis di Papua baik yang bergerak secara politik maupun bersenjata.
“Itu sebabnya TNI dan Polri mengemban tugas di sana, bukan tanpa alasan, itu pun dalam jumlah relatif kecil,” paparnya.
Menanggapi tuduhan pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada TNI dan Polri, Presiden menganggapnya tidak masuk akal.
“Papua adalah bagian sah, integral dari negara kita. Tidak masuk akal jika ada NGO yang katakan seolah kita dilarang untuk tegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua,” katanya.
“Yang penting untuk jalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM, dan tidak pula lakukan tindakan eksesif dari kacamata negara, kita terus lakukan percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahtaraan dan keadilan bagi saudara kita di Papua.”
Demikian kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi laporan sejumlah lembaga pemerhati hak asasi manusia asing yang kerap menuduh TNI dan Polri melanggar HAM di Papua. Menepis tuduhan itu, Presiden justru menyindir operasi militer Barat di Irak, Afghanistan dan Libya.
“Kita tak lakukan operasi ofensif, pertempuran besar, bandingkan kehadiran pasukan koalisi di Irak, Afganisatan, Libia dari segi kekuatan, aksi militer. Jika mereka melakukan kekuatan militer di negeri orang, TNI melakukan di negerinya sendiri," kata SBY di gelar di Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2012).
Kepala Negara menambahkan, dunia harus tahu bahwa ada kekuatan separatis di Papua baik yang bergerak secara politik maupun bersenjata.
“Itu sebabnya TNI dan Polri mengemban tugas di sana, bukan tanpa alasan, itu pun dalam jumlah relatif kecil,” paparnya.
Menanggapi tuduhan pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada TNI dan Polri, Presiden menganggapnya tidak masuk akal.
“Papua adalah bagian sah, integral dari negara kita. Tidak masuk akal jika ada NGO yang katakan seolah kita dilarang untuk tegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua,” katanya.
“Yang penting untuk jalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM, dan tidak pula lakukan tindakan eksesif dari kacamata negara, kita terus lakukan percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahtaraan dan keadilan bagi saudara kita di Papua.”
