Indonesia Police Watch (IPW) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mencermati proyek pengadaan Alutsista TNI-Polri. Mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan, yakni mencapai Rp57 triliun ditahun 2012.
“Dalam pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 misalnya, terjadi bebrapa kejanggalan,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, dalam pesan elektroniknya kepada okezone, Senin (5/3/2012).
Neta mengatakan bahwa dirinya menemukan tiga kejanggalan. Pertama, Harga yang terlalu mahal, Vietnam membeli 53 juta US dolar perunit Sukhoi lengkap, sementara Indonesia membeli 78,3 juta US dolar tanpa persenjataan.
”Kedua, dalam proses pembelian Sukhoi disebut G to G tapi faktanya ada pihak yag jadi suplyer. Ketiga, Keanehan-keanehan dalam pembelian Sukhoi berpotensi mark up sebesar 100 sampai 140 juta US dolar (Rp900 miliar sampai Rp1,2 trilun),” terangnya.
IPW mendesak KPK segera turunkan Tim Pencegahan dan Tim Invstigasi dalam pryek Sukhoi agar potensi korupsi dapat dicegah. “Perhatian KPK terhadap proyek Sukhoi sangat diprlukan agar kedepan proyek-proyek Alutsista dapat diawasi degan ketat. Sebab untuk tahun 2011-2014 pengadaan Alutsista TNI mndapat kredit komersial sebesar 695 juta US dolar dan State Credit dari Rusia sebesar 362,3 juta US dolar,” ucapnya.
Dana-dana kredit ini harus diselamatkan dari para koruptor. Sebab ada pihak tertentu yang ditengarai melakukan monopoli proyek-proyek alutsista dan kini sudah mendapatkan tujuh proyek, mulai pengadaan tank, pesawat tempur, kapal perang, kapal layar dan lain-lain.
“IPW siap memberikan data-data kejanggalan proyek Alutsista ke KPK,” tegasnya. (okezone.com)