Deklarator Komite Pengawas KPK Neta S Pane berharap Abraham Samad Cs mencermati proyek pengadaan Alutsista TNI-Polri, mngingat besarnya anggaran yang dikeluarkan, yakni Rp57 triliun.
Selain itu, menurut Neta, dalam pengadaan enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2, terjadi beberapa kejanggalan. “Pertama, harga yang terlalu mahal, Vietnam mebeli USD53 juta per unit Sukhoi lengkap sementara RI mebeli USD78,3 juta tanpa persenjataan,” ujarnya dalam siaran pers kepada okezone di Jakarta, Minggu (4/3/2012).
Kejanggalan kedua, proses pembelian Sukhoi disebut-sebut Goverment to Goverment tapi faktanya ada pihak yang jadi suplier. Keanehan-keanehan dalam proses pembelian Sukhoi ini menurut Neta berpotensi terjadinya mark up anggaran sebesar USD100 sampai USD140 juta atau sekira Rp900 miliar sampai Rp1,2 trilun.
Untuk itu Neta mendesak KPK segera menurunkan Tim Pencegahan dan Tim Investigasi dalam proyek pembelian pesawat Sukhoi agar potensi korupsi dapat dicegah. Perhatian KPK terhadap proyek Sukhoi sangat diperlukan agar ke depan proyek-proyek Alutsista dapat diawasi dengan ketat. “Untuk 2011-2014 pengadaan Alutsista TNI mndapat kredit komersial sebesar USD695 juta dan state credit dari Rusia sebesar USD362,3 juta,” terangnya.
Neta menambahkan, dana-dana kredit ini harus diselamatkn dari para koruptor. Sebab ada pihak tertentu melakukan monopoli proyek-proyek Alutsista dan kini sudah mendapatkan tujuh proyek. Mulai dari pengadaan tank, pesawat tempur, kapal perang, kapal layar dan lain-lain. “Kami siap memberikan data-data kejanggalan Proyek Alutsista ke KPK,” tandasnya.
Selain itu, menurut Neta, dalam pengadaan enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2, terjadi beberapa kejanggalan. “Pertama, harga yang terlalu mahal, Vietnam mebeli USD53 juta per unit Sukhoi lengkap sementara RI mebeli USD78,3 juta tanpa persenjataan,” ujarnya dalam siaran pers kepada okezone di Jakarta, Minggu (4/3/2012).
Kejanggalan kedua, proses pembelian Sukhoi disebut-sebut Goverment to Goverment tapi faktanya ada pihak yang jadi suplier. Keanehan-keanehan dalam proses pembelian Sukhoi ini menurut Neta berpotensi terjadinya mark up anggaran sebesar USD100 sampai USD140 juta atau sekira Rp900 miliar sampai Rp1,2 trilun.
Untuk itu Neta mendesak KPK segera menurunkan Tim Pencegahan dan Tim Investigasi dalam proyek pembelian pesawat Sukhoi agar potensi korupsi dapat dicegah. Perhatian KPK terhadap proyek Sukhoi sangat diperlukan agar ke depan proyek-proyek Alutsista dapat diawasi dengan ketat. “Untuk 2011-2014 pengadaan Alutsista TNI mndapat kredit komersial sebesar USD695 juta dan state credit dari Rusia sebesar USD362,3 juta,” terangnya.
Neta menambahkan, dana-dana kredit ini harus diselamatkn dari para koruptor. Sebab ada pihak tertentu melakukan monopoli proyek-proyek Alutsista dan kini sudah mendapatkan tujuh proyek. Mulai dari pengadaan tank, pesawat tempur, kapal perang, kapal layar dan lain-lain. “Kami siap memberikan data-data kejanggalan Proyek Alutsista ke KPK,” tandasnya.
