PANGLIMA TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menjelaskan tudingan menyangkut penggelembungan anggaran (mark up) pembelian enam unit Sukhoi Su-30MK2 dari Rosoboronexport, Rusia. Ia juga mempertanyakan tudingan miring soal adanya ‘broker’ yang bermain dalam proyek tersebut.
Agus menegaskan setiap proses pengadaan alutsista, termasuk pesawat jet tempur Sukhoi, seyogyanya diajukan dari markas besar masing-masing angkatan. Dalam soal ini Mabes TNI AU.
Selain itu, dugaan adanya calo dalam pembelian enam unit pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia harus dicek kembali kebenarannya.
"Saya merasa keberadaan calo itu belum tentu benar. Harus dicek lagi kebenarannya," katanya, di Bogor, Sabtu (3/3).
Proses pengadaan alusista TNI berdasarkan kebutuhan dari masing-masing angkatan. Setelah direkomendasi Mabes TNI, usulan tersebut diteruskan ke Kementerian Pertahanan.
"Setelah ditentukan produk dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan, maka diajukan ke Mabes TNI untuk dilanjutkan pengajuannya ke Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahan diuji kembali hingga memasuki tim evaluasi pengadaan. Disinilah baru ketahuan apakah ada mark up atau tidak, ada calo atau tidak," kata Agus.
Jika ditemui adanya calo, Agus mengaskan semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab. Termasuk dirinya.
"Ya, termasuk saya. Tapi saya merasa kok tidak benar. Proses pengadaannya juga terus berjalan. Ya harus dicek kembali," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mempertanyakan adanya perusahaan yang menjadi ‘broker’ dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi jenis SU 30 MK2, serta kabar miring lainnya.
Agus menegaskan setiap proses pengadaan alutsista, termasuk pesawat jet tempur Sukhoi, seyogyanya diajukan dari markas besar masing-masing angkatan. Dalam soal ini Mabes TNI AU.
Selain itu, dugaan adanya calo dalam pembelian enam unit pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia harus dicek kembali kebenarannya.
"Saya merasa keberadaan calo itu belum tentu benar. Harus dicek lagi kebenarannya," katanya, di Bogor, Sabtu (3/3).
Proses pengadaan alusista TNI berdasarkan kebutuhan dari masing-masing angkatan. Setelah direkomendasi Mabes TNI, usulan tersebut diteruskan ke Kementerian Pertahanan.
"Setelah ditentukan produk dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan, maka diajukan ke Mabes TNI untuk dilanjutkan pengajuannya ke Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahan diuji kembali hingga memasuki tim evaluasi pengadaan. Disinilah baru ketahuan apakah ada mark up atau tidak, ada calo atau tidak," kata Agus.
Jika ditemui adanya calo, Agus mengaskan semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab. Termasuk dirinya.
"Ya, termasuk saya. Tapi saya merasa kok tidak benar. Proses pengadaannya juga terus berjalan. Ya harus dicek kembali," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mempertanyakan adanya perusahaan yang menjadi ‘broker’ dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi jenis SU 30 MK2, serta kabar miring lainnya.