Otoritas Mesir telah melarang seorang putra anggota kabinet Amerika Serikat dan setidaknya lima warga Amerika yang menjadi pekerja dua LSM di Mesir untuk bepergian ke luar negeri.
Pekerja LSM itu – the International Republican Institute (IRI) yang berada di bawah Partai Republik – mengatakan bahwa otoritas Mesir telah melarang Sam LaHood, Ketua IRI Kairo, untuk memasuki pesawat terbang yang akan meninggalkan Kairo.
Sam LaHood adalah putra Ray Lahood, Menteri Transportasi Amerika Serikat, dan bekas anggota Kongres mewakili Partai Republik dari Illinois. Selain itu, menurut pekerja LSM itu, empat lagi – termasuk dua warga Amerika – pengurus IRI Kairo dicekal bepergian ke luar negeri.
Selain itu, 6 pekerja the National Democratic Institute (NDI) – LSM di bawah Partai Demokrat Amerika Serikat – di Kairo juga dicekal bepergian ke luar negeri. Di antaranya tiga orang berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Episode ini merupakan bentuk meningkatnya tensi hubungan Kairo dengan Washington. Setahun setelah Dewan Militer mengambil alih kekuasaan di Mesir setelah terjungkalnya Presiden Husni Mubarak oleh gelombang demokrasi rakyat, Washington sudah mulai bersuara agar militer Mesir secepat mungkin menyerahkan kekuasaannya kepada otoritas sipil. Setiap tahun setidaknya Amerika Serikat memberikan bantuan 1,3 milyar dollar – sekitar Rp 12 trilyun -- kepada militer Mesir.
Dewan Militer Mesir dalam beberapa bulan terakhir menuduh Amerika Serikat membiayai LSM yang memperjuangkan hak azasi manusia (HAM) di Mesir. Dan memang pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan langsung ke LSM tanpa lewat pemerintah Mesir.
Beberapa bulan lalu, pemerintahan militer mulai melakukan investigasi formal tentang bantuan asing terhadap LSM Mesir, dan puncaknya adalah penggerebekan oleh polisi militer terhadap sejumlah kantor LSM di sana. Dalam penggerebekan disita sejumlah dokumen, surat-surat, komputer, dan uang. Di antara yang digerebek, termasuk kantor IRI dan NDI.
Lorne W.Craner, Ketua IRI, memperlihatkan keprihatinannya atas penyelidikan dan penolakan aparat Mesir untuk menghentikan kasus itu serta mengembalikan dokumen, komputer, dan uang, yang disita dari kantor mereka atau kantor lainnya.
Penggerebekan itu memicu api kritik dari Kongres dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Para pejabat Amerika, termasuk Menteri Pertahanan Leon E.Panetta dan Duta Besar Amerika Serikat di Kairo, Anne Patterson, keduanya mengaku telah memperoleh jaminan langsung dari anggota Dewan Militer yang berkuasa bahwa penggerebekan akan dihentikan dan barang-barang yang disita akan dikembalikan.
Tapi para pejabat pemerintah Mesir bertahan bahwa tindak penggerebekan itu adalah berdasarkan hukum dan tak ada barang bukti yang akan dikembalikan sampai penyelidikan ditutup.
Presiden Barack Obama sempat membawa masalah itu dalam pembicaraan telepon dengan Kepala Negara Sementara Mesir Marsekal Mohamed Hussein Tantawi. Begitu diungkapkan Gedung Putih dalam pernyataannya.
Dalam sebuah konprensi pers yang sudah direncanakan sebelumnya di Kairo, Michael H. Posner, Asisten Menteri Negara yang bertanggung jawab dalam masalah hak azasi manusia, mengingatkan berulang kali pada hari Rabu bahwa sebelum Mesir memperoleh bantuan tahunan dari Washington, pemerintahnya harus menjamin kepada Kongres Amerika Serikat bahwa negeri itu membuat kemajuan dalam menegakkan demokrasi.
‘’Adalah hak prerogatif Kongres untuk mengatakan bahwa bantuan militer kami yang akan datang harus dikondisikan dengan transisi demokrasi,’’ katanya. ‘’Dan isu tentang kebebasan berorganisasi dan penggerebekan kantor LSM, tentu merupakan bagian dari paket ini.’’
