Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario 27 Januari lalu mengkonfirmasi bahwa pemerintah Filipina akan mengizinkan AS menambah tentaranya di negara itu. Pernyataan Rosario itu segera menimbulkan protes luas di kalangan masyarakat Filipina. Rencana pemerintah Filipina untuk mengizinkan penambahan pasukan AS dikhawatirkan akan menjadikan negeri itu sebagai bidak bagi kepentingan hegemoni AS.
Dialog pertahanan AS-Filipina digelar di Washington, 26-27 Januari lalu, terutama membahas peningkatan eksistensi militer AS di Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina Rosario menyatakan, kerja sama itu akan membantu memelihara keseimbangan kekuatan di kawasan itu, dan bermanfaat untuk menjamin perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi regional. Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin menyatakan, peningkatan kekuatan militer AS di Filipina akan meningkatkan kemampuan Filipina untuk melawan agresi di perbatasan. Ia mengungkapkan, Filipina dan AS sedang mengadakan perundingan soal keamanan, termasuk penambahan kapal perang dan pesawat pengintai.
Rencana pemerintah Filipina untuk menambah kekuatan militer AS di negeri itu telah menimbulkan kemarahan sebagian masyarakat Filipina. Para demonstran menggelar unjuk rasa di depan kedutaan besar AS di Filipina hari Sabtu lalu. Mereka membakar karton bergambar bendera AS dan pesawat siluman. Sejumlah demonstran bahkan mencoba mendekati kedutaan besar AS, tetapi dihalau polisi.
Para analis berpendapat, baik AS maupun Filipina mengharapkan peningkatan hubungan sekutu militer, namun masing-masing mempunyai maksudnya sendiri. AS bermaksud menjamin kekuatannya di Asia sebagaimana strateginya untuk kembali mengarahkan fokus ke Asia. Menurut strategi baru itu, kawasan Asia Pasifik adalah pusat strategi keamanan AS, dan karena itu AS pasti akan lebih memandang penting posisi strategis Filipina di kawasan ini. Sedangkan di lain pihak, Filipina juga ingin mengharapkan lebih banyak bantuan militer dari AS.
