Wiranto: Militer Mampu Melakukan Kudeta

0 komentar
Dalam diskusi bertema "Kenaikan BBM = Makar" di Gedung DPR, Kamis (8/3/2012), Wiranto menepis berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya.

"Sebenarnya yang mampu melakukan kudeta atau makar itu militer. Kenapa militer, karena organisasinya kuat, mantap, solid, disiplinnya bagus dan keberadaannya menyebar di seluruh negeri," kata Wiranto.

Dengan alasan itu, petinggi militer jika menginginkan gerakan makar jauh lebih mudah dibandingkan organisasi lain. Upaya makar ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Wiranto merujuk pada Thailand dan Myanmar yang hingga kini tidak ada habis-habisnya melakukan upaya inkonstitusional tersebut.

"Kenapa di Indonesia tidak terjadi kudeta militer? Itulah hebatnya kita, karena Presiden kita adalah panglima tertinggi. Siapa presidennya, bagaimanapun potongannya, itu panglima tertinggi," bebernya.

Organisasi militer di Indonesia sendiri menurutnya unik, karena Panglima TNI wilayahnya dibagi habis kepada para komando wilayah seperti Pangdam, Panglima Udara, Angkatan Laut, Armabar dan lain sebagainya.
Sehingga Panglima TNI tidak mempunyai kekuatan apa-apa, selain kekuatan komando melalui sub koordinasi.

"Yang punya kekuatan langsung itu Kostrad, tetapi keberadannya tidak di seluruh wilayah. Sehingga kalau mau melakukan itu (makar) tidak mungkin, karena tidak tersebar," ucap Wiranto.

Kemungkinan makar kedua, dilakukan oleh warga sipil yang mempunyai posisi strategis di masyarakat, baik pemimpin partai politik maupun organisasi masyarakat.
Namun keberadaannya head to head langsung dengan pemerintah dengan mengambil sikap oposan. Dengan catatan, pemimpin ini bisa menggerakkan massa dalam jumlah yang besar secara massif dan dalam waktu yang sangat singkat.

"Di Indonesia sangat tidak mungkin seorang pemimpin yang mampu mengerahkan kekuatan besar dalam waktu yang cepat, tidak bisa," tegas Wiranto.

Ketiga, imbuhnya, adanya nasional disorder atau kesemrawutan hukum. Masyarakat tanpa dikomando bergerak secara serentak seperti bola salju.

Mereka bergerak karena mengindikasikan hukum tidak ditegakkan secara baik oleh pemerintah. Hukum dipandang tidak lagi dapat mengawal proses demokrasi, melainkan jadi komoditas politik.

Enter your email address:

Leave a Reply